Ia menambahkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam tata kelola pemerintahan harus tetap berorientasi pada kepentingan publik dan dicegah dari praktik kolusi yang merugikan negara.
"Kalau publik dan swasta justru berkolaborasi dalam hal yang tidak benar, itu kontraproduktif bagi negara demokratis. Semua pihak perlu saling mengingatkan agar kewenangan birokrasi tidak digunakan secara berlebihan," katanya.
Zaenuri mendorong reformasi birokrasi pertanahan agar berorientasi pada penciptaan nilai publik (public value), sehingga pelayanan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedur administratif, tetapi juga dari manfaat nyata serta rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.
