NADIKABAR.COM — Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar rapat perdana yang membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 2024-2029. Rapat ini menetapkan sejumlah target keluaran atau output utama, kerangka kerja maraton, serta agenda penerimaan usulan nama calon dari Presiden.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, menyampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panitia Ad Hoc menargetkan dua hal utama dari proses pembahasan ini.
Dua hal tersebut adalah penyusunan rancangan Ketetapan MPR RI (Tap MPR RI) mengenai pengangkatan calon Wakil Presiden RI, dan penyusunan mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan.
"Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya itu sudah dibatasi tenggat waktunya, harus sampai 8 Desember selesai. Berarti 8 Desember itu sudah siap," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Menurut Bambang, pembahasan awal masih berada pada tahap brainstorming dan memunculkan berbagai dinamika serta perdebatan substansial.
Sejumlah skenario teknis turut menjadi perhatian panitia untuk dituangkan ke dalam mekanisme resmi, antara lain langkah antisipasi apabila salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden tiba-tiba menyatakan tidak bersedia, serta pengaturan teknis surat suara apakah menggunakan mekanisme coblos, tanda tangan, atau cap jempol.
Mengingat tenggat waktu yang ketat sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember, intensitas rapat Panitia Ad Hoc akan berlangsung secara maraton. Untuk mempercepat pembahasan, pimpinan segera melaksanakan rapat-rapat lanjutan oleh sejumlah anggota yang sudah disepakati dalam rapat perdana ini.
"Ini adalah rapatnya para ahli hukum, perdebatannya panjang dan mendalam. Ini krusial karena peristiwa ini merupakan peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan pengaturan di dalam pasal-pasal maupun konstitusi," kata Bambang.
Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K. Harman, menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan mandat dari Majelis untuk menuntaskan dua tugas pokok terkait perancangan ketetapan mekanisme tata cara pemilihan serta rancangan pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden.
Menurut Benny, Panitia Ad Hoc telah ditugaskan untuk menyiapkan rancangan Ketetapan MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan Wakil Presiden yang nantinya akan disepakati bersama, dilaporkan kepada rapat gabungan dan pimpinan, serta disahkan lewat Rapat Paripurna.
"Bagaimana mekanisme itu Sesuai dengan konstitusi, Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota, itu ketentuan menurut konstitusi kita. Tugas yang kedua itu adalah menyiapkan rancangan tentang pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden," jelas Benny.
Benny menambahkan, di luar dua tugas utama tersebut, terdapat pula berbagai isu lain yang berkembang dalam proses perancangan. Ia memastikan rapat perdana yang dipimpinnya bersama Sekretaris Panitia Ad Hoc Abidin Fikri akan dilanjutkan pada Senin mendatang dengan prinsip keterbukaan bagi publik.
"Ini peristiwa langka, bahkan pertama kali dalam sejarah Indonesia, karena itu kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Benny.
Untuk diketahui, dalam tahapan berikutnya, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa Ketua MPR RI Ahmad Muzani, telah menerima sinyal komunikasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang berkembang, Presiden diperkirakan akan menyampaikan dua nama calon pada Rabu, 25 November mendatang dengan waktu penyerahan yang masih akan ditetapkan.
Proses penerimaan dua nama calon tersebut rencananya akan dilakukan di Ruang Delegasi atau Ruang Rapat Gabungan dengan tata upacara kehormatan penuh, serta melibatkan tidak hanya pimpinan MPR, tetapi juga pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis.
Seluruh rangkaian kerja Panitia Ad Hoc ditargetkan tuntas sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna pada 9 Desember.
Lebih rinci, rapat Panitia Ad Hoc menyepakati susunan peran para anggota di dalamnya, yaitu Agun Gunandjar Sudarsa, sebagai Wakil Ketua I, Sarifuddin Sudding sebagai Wakil Ketua II, Sugeng Suparwoto sebagai Wakil Ketua III, Abidin Fikri sebagai Sekretaris, Hindun Anisah sebagai Wakil Sekretaris, Wihadi Wiyanto sebagai Bendahara, Amaliah sebagai Wakil Bendahara, serta Hj. Ledia Hanifa Amaliah sebagai Wakil Bendahara.