Sebagai salah satu solusi, Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah dan instansi terkait menerapkan sistem perizinan satu atap untuk sektor industri.
Evita mengatakan penyederhanaan perizinan diperlukan untuk mendukung program hilirisasi serta memberikan kepastian kepada pengelola kawasan dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya.
"Jika Bapak Presiden ingin mendorong hilirisasi, seharusnya perizinan industri ini satu atap. Pengusaha tidak perlu lagi dioper ke sana kemari yang memakan waktu sangat panjang. Aksesibilitas, kecukupan air, energi dan kepastian hukum adalah hal mendasar yang dicari pengelola kawasan maupun tenan di dalamnya," ucapnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo juga meminta pemerintah menyatukan kewenangan perizinan dan tata kelola kawasan industri untuk mengatasi persoalan birokrasi lintas sektoral.
"Saya harus merasa malu karena persoalan penting di kawasan industri ini ternyata sudah puluhan tahun terjadi dan selalu sama, tumpang tindih perizinan pertanahan, masalah perizinan dasar hingga tersendatnya suplai infrastruktur dan energi seperti listrik maupun gas," ujarnya.
