Pimpinan OPD bertanggung jawab dalam menyediakan data dan memperbarui data, sedangkan forum satu data daerah menjadi wadah untuk memastikan tindak lanjut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Saya minta pemerintah kabupaten meningkatkan pertukaran data dengan provinsi secara bertahap melalui penyelarasan definisi dan kode referensi,” ucap Dominggus.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Papua Barat Frans Pieter Istia menyebut, peluncuran portal dan dasbor eksekutif merupakan bagian dari transformasi serta tata kelola pemerintahan berbasis data.
Pembangunan layanan ekosistem digital tersebut sudah dimulai sejak November 2025 dan rencananya diluncurkan pada Mei 2026 namun mengalami penundaan karena portal maupun dasbor eksekutif belum terisi dengan data dari setiap OPD.
“Portal yang diluncurkan merupakan hasil rekomendasi forum satu data daerah yang kemudian mendapat dukungan dari SKALA. Ini kerja kolaboratif lintas instansi,” ujarnya.
