NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meluncurkan portal dan dasbord eksekutif untuk menyediakan satu data terintegrasi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan daerah maupun masyarakat setempat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Kamis, mengatakan ada dua layanan digital yang saling terhubung, yakni portal Papeda (papeda.papuabaratprov.go.id) dan dasbor eksekutif (dashboard-eksekutif.papuabaratprov.go.id).
“Portal Papua Barat Satu Data atau Papeda membantu daerah menyusun perencanaan dan capaian pembangunan, serta menentukan tindak lanjut,” ujar Dominggus.
Menurut dia, pemanfaatan data secara maksimal membantu pemerintah daerah mengidentifikasi masyarakat yang belum memperoleh pelayanan, dan kesenjangan pembangunan di wilayah pesisir, kepulauan, serta pegunungan.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menggunakan Papeda dalam setiap perencanaan, penganggaran, dan evaluasi agar pelaksanaan program memiliki dasar masalah, sasaran wilayah, kelompok penerima manfaat, serta hasil yang jelas.
“Namun pembacaan data harus disertai pengetahuan lapangan dan dialog dengan masyarakat,” kata Dominggus.
Selain itu, kata gubernur, pemanfaatan data terpilah perlu memperhatikan kebutuhan orang asli Papua (OAP), kelompok perempuan, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang berdomisili di wilayah dengan tingkat kesulitan akses transportasi.
Setiap OPD di lingkup pemerintah provinsi harus menetapkan pengampu data, melengkapi data prioritas beserta informasi yang detail, sekaligus melakukan pemutakhiran secara berkala guna menjamin kualitas data dimaksud.
“Bila data belum tersedia, sampaikan secara terbuka agar segera diperbaiki,” ujarnya.
Gubernur kemudian menugaskan sekretaris daerah mengoordinasikan tindak lanjut lintas OPD, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi walidata dengan pembinaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pimpinan OPD bertanggung jawab dalam menyediakan data dan memperbarui data, sedangkan forum satu data daerah menjadi wadah untuk memastikan tindak lanjut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Saya minta pemerintah kabupaten meningkatkan pertukaran data dengan provinsi secara bertahap melalui penyelarasan definisi dan kode referensi,” ucap Dominggus.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Papua Barat Frans Pieter Istia menyebut, peluncuran portal dan dasbor eksekutif merupakan bagian dari transformasi serta tata kelola pemerintahan berbasis data.
Pembangunan layanan ekosistem digital tersebut sudah dimulai sejak November 2025 dan rencananya diluncurkan pada Mei 2026 namun mengalami penundaan karena portal maupun dasbor eksekutif belum terisi dengan data dari setiap OPD.
“Portal yang diluncurkan merupakan hasil rekomendasi forum satu data daerah yang kemudian mendapat dukungan dari SKALA. Ini kerja kolaboratif lintas instansi,” ujarnya.
