NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di empat lokasi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol saat menyerahkan proposal kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kementerian Sosial, Senin (2/11).
Empat lokasi yang diusulkan terdiri dari dua titik di Kabupaten Jayawijaya, satu titik di Kabupaten Yahukimo, dan satu titik di Kabupaten Yalimo. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.
"(Masing-masing) kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga (perlu) pelepasan, itu sebenarnya kuat," ujar Ones Pahabol.
Ones Pahabol menjelaskan, dari empat titik lahan yang diajukan merupakan aset milik pemerintah provinsi yang tersebar di sejumlah wilayah. Saat ini di atas lahan tersebut sudah berdiri bangunan sekolah, sehingga akses jalan, ketersediaan air, dan jaringan listrik memadai.
Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota, sehingga relatif aman dan nyaman. Sementara terkait syarat sertifikat lahan, Ones menjanjikan dalam waktu satu bulan akan selesai.
Menindaklanjuti paparan ini, Agus Jabo berpesan agar kelengkapan administratif terutama sertifikat lahan untuk segera disusulkan secepatnya.
Kemensos, lanjutnya, pada dasarnya mendukung penuh usulan pembangunan sekolah rakyat terutama di daerah 3 T. Namun, tentu saja, semua kelengkapan administrasif dan lahan harus terlebih dahulu dipenuhi.
Kelengkapan itu, mulai dari akses ke lokasi yang memadai, lahan datar, hingga ketersediaan fasilitas listrik dan pasokan air. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, tahapan berikutnya berupa survei kelayakan lokasi dapat segera dilakukan.
"Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean," tegasnya.
Dia juga menyarankan ke Pemprov Papua Pegunungan untuk mengeluarkan lahan yang di atasnya ada bangunan sekolah dari sertifikat lahan yang akan dibuat. Dengan demikian, proses pembersihan lahan serta administratifnya ke depan akan semakin mudah.
Optimisme Pemprov Papua Pegunungan mengajukan empat titik pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus cukup diapresiasi. Namun, Jauhari selaku perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, mengingatkan bahwa proses pembangunannya nanti akan dilakukan bertahap.
Selain membahas usulan lahan sekolah rakyat, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dalam kesempatan ini juga menyampaikan kondisi warganya yang kekurangan pasokan air bersih akibat kekeringan.
Kepada Agus Jabo, dia meminta agar dibantu pengadaan sumur di berbagai titik di delapan kabupaten yang berada di bawah naungan Pemprov Papua Pegunungan.
Agus Jabo pun menyanggupi dan secara khusus meminta kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos Masryani Mansyur untuk melakukan asesmen di lapangan.
"Coba nanti kami juga komunikasikan dengan BNPB," ujar Masryani Mansyur.
