NADIKABAR.COM — Pemimpin partai Arab dalam pemilu Israel, United Arab List atau Ra'am, Mansour Abbas, mengharapkan agar partainya dan kubu oposisi dapat menjalin koalisi demi menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Abbas, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (28/10/2026), menginginkan agar Partai Ra'am dan partai-partai dalam kubu oposisi Israel bersama-sama mengamankan 61 kursi parlemen atau Knesset, yang diperlukan untuk mencapai mayoritas parlemen untuk menggantikan pemerintahan Netanyahu.

"Saya berharap kita dapat mengubah pemerintahan ini dan jumlah kursi yang terkumpul mencapai 61 kursi, yakni dari blok oposisi bersama dengan Ra'am," ucap Abbas saat berbicara kepada saluran televisi Israel, Channel 12, pada Rabu (28/10) dini hari.

"Dengan jumlah kursi yang kita miliki saat ini, tidak ada pemerintahan yang bisa terbentuk," katanya.

Abbas merujuk pada hasil penghitungan sementara yang dirilis Komite Pemilu Pusat Israel, yang sejauh ini menunjukkan tidak adanya blok politik utama yang mencapai ambang batas 61 kursi untuk mencapai mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru.

Menurut data sementara Komite Pemilu Pusat Israel per Rabu (28/10) pagi, pukul 06.02 waktu setempat, dengan sebanyak 41,9 persen suara telah dihitung, perolehan koalisi Netanyahu mencapai total 57 kursi parlemen, sedangkan koalisi oposisi mencapai 47 kursi.

Sisanya, sebanyak 16 kursi, diperoleh oleh partai-partai Arab, termasuk Partai Ra'am.

Meskipun koalisi Netanyahu unggul sementara atas kubu koalisi, perolehan kursi mereka masih kurang empat kursi dari ambang batas setidaknya 61 kursi untuk bisa membentuk pemerintahan baru.

Abbas mengatakan bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih Arab mencerminkan keputusasaan dan frustrasi yang kini berubah menjadi harapan.

Ketika ditanya soal penolakan awal yang diberikan para pemimpin partai oposisi, seperti mantan PM Naftali Bennett dan mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman, untuk bekerja sama dengan partai Arab, Abbas mengatakan bahwa masalah tersebut akan dibahas setelah pemilu.