Capaian tersebut menunjukkan bahwa registrasi Perlinsos Digital juga berpotensi mendukung pelaksanaan program bantuan di tingkat daerah.
Data yang terintegrasi dapat membantu Pemda mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan bansos daerah lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengurangan stunting.
"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tambahnya.
Sejalan dengan manfaat tersebut, Tito mengapresiasi capaian registrasi dua provinsi yang telah melampaui 50 persen, yakni Aceh sebesar 51,25 persen dan Bali sebesar 50,73 persen. Ia pun mendorong pemerintah daerah lainnya membentuk tim atau satuan tugas percepatan Perlinsos dengan melibatkan dinas sosial dan Dinas Dukcapil.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Tito menegaskan pembentukan satgas perlu disertai pembagian tugas dan pengawasan yang jelas di setiap daerah.
Tito menyarankan kepala dinas sosial menjadi ketua, sekretaris daerah (sekda) bertindak sebagai pengawas, serta kepala daerah menjadi penanggung jawab.
"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Rakor ini turut dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah atau perwakilannya secara daring.
