NADIKABAR.COM — Fraksi PDIP DPR RI menjamin aduan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama sejumlah warga, yang salah satunya mengenai persoalan pemulihan pascabencana Sumatera, akan ditindaklanjuti ke komisi-komisi terkait untuk disampaikan ke kementerian/lembaga.
Adapun, WALHI bersama warga dari berbagai daerah menyampaikan aspirasi ke DPR RI pada Senin. Dalam penyampaian aspirasi itu, sejumlah pimpinan komisi dari Fraksi PDIP pun hadir untuk mendengar secara langsung aspirasi yang disampaikan.
"Pokoknya semua yang disampaikan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mitra masing-masing komisi," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Dolfie Othniel Frederic di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih menjadi perhatian di komisi-komisi terkait. Menurut dia, pemerintah menyebut verifikasi data sebagai salah satu kendala, padahal Kementerian Keuangan menyatakan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersedia.
"Dari Kementerian Keuangan selalu mengatakan uang tersedia. Nah, kita belum tahu nih kendala utamanya ini apa," katanya.
Menurut dia, ketika pemerintah menyatakan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersedia, maka pembangunannya pun harus terealisasi.
Adapun perwakilan warga Aceh yang terdampak bencana, Saddam Nawar menyampaikan persoalan bencana ekologis yang terjadi di daerahnya itu belum sepenuhnya selesai.
Meski telah terjadi bencana ekologis, menurut dia, rencana perizinan tambang dan aktivitas perkebunan sawit di wilayah tersebut justru masih terus berjalan.
Dia pun meminta DPR mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang dinilai berkaitan dengan persoalan ekologis di Aceh.
Dia juga meminta agar pemerintah bisa memoratorium perusahaan sawit di daerahnya.
“Kami menyampaikan ini kepada Bapak-Ibu agar kiranya bisa mendorong percepatan rehab-rekon pada bencana ekologis. Kemudian selanjutnya, evaluasi perusahaan-perusahaan sampai tuntas,” katanya.
Selain soal pemulihan pascabencana Sumatera, WALHI juga mendampingi sejumlah warga dari berbagai daerah yang mengalami permasalahan seperti konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan.
Pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas WALHI Dana Prima Tarigan menyampaikan beberapa dari warga itu juga ada yang berhadapan langsung dengan korporasi.
Dia menilai bahwa sumber berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para warga itu adalah munculnya perizinan bagi perusahaan.
"Ada pesisir, nelayan, petani, ya, ada juga kaum, di masyarakat di kota yang digusur di Jakarta," kata Dana.
