Ia menyampaikan sekolah yang dikelolanya telah mengajukan program revitalisasi pada 2025 dan memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut pada 2026.
"Dulu sekolah-sekolah harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan program revitalisasi. Sekarang aksesnya dirasakan lebih mudah," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah menyelesaikan revitalisasi sebanyak 16.167 satuan pendidikan sepanjang 2025, melampaui sasaran awal sebanyak 10.440 satuan pendidikan.
Pada 2026, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 35.769 satuan pendidikan telah menandatangani perjanjian kerja sama program revitalisasi hingga pertengahan Oktober, dengan 4.374 sekolah di antaranya telah menyelesaikan pembangunan.
Pemerintah sebelumnya menetapkan sasaran revitalisasi sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pada awal Oktober menyampaikan peluang penambahan sekitar 6.000 sekolah dari sasaran tersebut.
Muflih berharap pelaksanaan program revitalisasi terus diperkuat agar manfaatnya semakin merata, terutama bagi sekolah di daerah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Menurut dia, pemerintah perlu memetakan kebutuhan sekolah secara menyeluruh sehingga program bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
"Harapan terbesar saya adalah pemerintah bisa melakukan pemetaan terkait sekolah. Tidak semua sekolah itu bisnis. Banyak sekolah di pelosok yang memang niatnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tuturnya.
