NADIKABAR.COM — Apple melakukan pertemuan dengan pemerintah Thailand usai salah satu pejabat menjadi target ancaman spyware.

Laporan dari Bloomberg mengungkap bahwa perwakilan Apple telah bertemu dengan Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand. Pertemuan ini dilakukan usai perusahaan asal Amerika Serikat ini mengirim pemberitahuan ancaman spyware kepada sejumlah politikus Thailand.

Laporan tersebut turut menyebut bahwa peringatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang mungkin menargetkan para politikus Thailand dan apa alasannya.

Mengutip 9to5 Google, Menteri Ekonomi dan Masyarkat Digital Thailand Chaichanok Chidchob mengatakan bahwa menerima pemberitahuan tersebut tidak serta-merta berarti suatu perangkat telah berhasil disusupi.

Ia menambahkan bahwa sejauh ini otoritas Thailand juga belum memiliki bukti bahwa upaya serangan terbaru tersebut melibatkan Pegasus, spyware yang dikembangkan oleh NSO Group asal Israel.

Seperti yang dilaporkan Bloomberg, Pegasus diduga pernah digunakan untuk menyerang para aktivis pro-demokrasi Thailand pada 2022.

Laporan tersebut turut mengungkap bahwa otoritas Thailand akan bertemu dengan perusahaan teknologi lainnya pada Kamis untuk membahas kemungkinan langkah penanggulangan, termasuk risiko terhadap perangkat Android.

Jelang pertemuan tersebut, Chaichanok menyebut ancaman siber yang dihadapi negaranya memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meski tidak ada informasi terperinci yang diperkirakan akan diumumkan dari pertemuan dengan Apple, Chaichanok menyebut pertemuan tersebut merupakan bagian dari serangkaian diskusi.

Setelah pembicaraan dengan Apple, kementerian akan bekerja sama dengan Dewan Keamanan Nasional, Badan Keamanan Siber Nasional serta perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak di seluruh Thailand.

Mengutip Apple Insider, Chaichanok mengatakan langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai serangan yang terjadi sebelum menerapkan renacana keamanan. Belum diketahui apakah rencana tersebut akan diumumkan kepada publik.

Namun demikian, ia memperkirakan rencana ini akan siap pada pekan yang dimulai pada tanggal 16 November 2026.

Pemberitahuan yang diberikan Apple berlangsung hampir bersamaan dengan peringatan serupa yang diterima sejumlah pejabat di Jerman. Pemberitahuan ini juga dilakukan usai gelombang aktivitas spyware pada Agustus 2026, ketika Apple memperingatkan pengguna di 110 negara.

Apple tidak akan mengungkap secara terperinci bagaimana perusahaan menentukan apakah suatu perangkat menjadi sasaran serangan spyware. Perusahaan mengatakan bahwa proses deteksinya berfokus pada serangan spyware komersial yang jauh lebih canggih dibandingkan aktivitas kejahatan siber biasa.

Ketika Apple memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa iPhone mungkin menjadi sasaran serangan siber, perusahaan akan mengeluarkan pemberitahuan yang disebut high-confidence alerts atau peringatan dengan tingkat keyakinan tinggi.

Apple mengaku bahwa perusahaan tidak dapat mencapai "kepastian absolut". Namun, Apple akan tetap mengirimkan pemberitahuan ancaman kepada iPhone yang diyakini terdampak.

Pada Selasa (3/11) lalu, pemimpin Partai Rakyat Thailand Natthaphong Reungpanyawut membagikan tangkapan layar dari perangkatnya melalui unggahan di media sosial. Gambar tersebut menunjukkan pemberitahuan ancaman dari Apple.

"Apple mendeteksi bahwa Anda menjadi sasaran serangan spyware komerisal yang berupaya menyusupi iPhone yang terhubung dengan Akun Apple Anda dari jarak jauh," tulis Apple dalam pemberitahuan tersebut, dikutip dari CNA, Selasa (3/11).

"Serangan ini kemungkinan secara khusus menargetkan Anda karena siapa diri Anda atau aktivitas yang Anda lakukan," tambahnya.

Pemberitahuan itu menyebutkan bahwa peringatan tersebut dikirimkan kepada pengguna yang menjadi sasaran di 110 negara tanpa mengidentifikasi pihak yang berada di balik serangan.

Wakil juru bicara Partai Rakyat Thailand Napath Narangsiya mengatakan bahwa Nattaphong merupakan satu-satunya anggota partai yang menerima peringatan dari Apple.

Namun, ia mengatakan sejumlah anggota parlemen dan staf dari politik mereka pernah menerima pemberitahuan serupa ketika pemerintah yang didukung militer di bawah mantan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha berkuasa.

Menurut Napath, belum dapat dipastikan spyware apa yang digunakan atau siapa yang berada di balik serangan terbaru tersebut. Meski demikian, ia mengatakan jumlah pihak yang dicurigai tidak banyak.

"Jika spyware tersebut dikembangkan dan digunakan dengan cara serupa dengan Pegasus, berarti pelakunya adalah aktor negara," kata Napath.

"Kami tidak berpikir ada negara lain (selain Thailand) yang akan menargetkan pemimpin oposisi Thailand," tambahnya.