"Artinya, program-program ataupun anggaran yang sudah ada harus disisir lagi, dipotong. Ini enggak mudah juga untuk mengurangi anggaran sebesar itu, apalagi nanti kalau ternyata obligasi tidak disetujui," katanya.
Sebagai alternatif, Suhud menyebut, opsi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) apabila penerbitan obligasi daerah tidak disetujui. Ia berharap, skema pinjaman tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembiayaan tanpa bunga sehingga ruang fiskal Jakarta tetap terjaga.
"Kalau obligasi tidak disetujui, alternatifnya pinjaman melalui SMI. Saya harapkan bisa seperti itu sehingga APBD kita, fiskal kita agak lebih longgar," ucapnya.
Persoalan DBH hingga transfer dana ke daerah (TKD) menjadi pembicaraan setidaknya dalam setahun terakhir di tengah upaya efisiensi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto, dan prioritas anggaran untuk proyek nasional yang dijanjikannya dalam kampanye seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta lainnya.
Saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026, Prabowo meminta kepala daerah tak perlu takut soal efisiensi anggaran yang membuat TKD dipangkas pemerintah pusat.
Ia lantas berjanji gelontoran duit dari pusat ke daerah akan jauh lebih besar di masa kepemimpinannya dibandingkan pemerintahan terdahulu.
"Bupati dan para gubernur, jangan khawatir bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu ya. Nanti saya buktikan uang yang mengalir ke provinsimu itu jauh lebih (besar) di zaman saya memerintah daripada sebelum ini," ujarnya dalam rakornas yang dihadiri kepala daerah se-Indonesia, tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Prabowo tak menjelaskan lebih rinci bagaimana strateginya. Namun, ia optimis pada tahun-tahun mendatang, aliran dana pusat ke daerah bakal lebih baik.
