NADIKABAR.COM — Pemerintah menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia mulai beroperasi pada 2032 di Sumatera. Rencana tersebut tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 yang telah disahkan pada 26 Mei 2025.
Pengembangan PLTN juga akan dilanjutkan pada 2033 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah telah memasukkan energi nuklir sebagai salah satu sumber pembangkit listrik dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam mendukung pengembangan teknologi nuklir, Indonesia juga mendapat tawaran kerja sama dari sejumlah negara seperti Rusia, Jerman, Jepang, hingga Kanada.
"Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama," ujar Bahlil yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pilihan sumber energi untuk mendukung kebutuhan listrik nasional sekaligus transisi menuju sistem ketenagalistrikan rendah emisi.
Bahlil juga menyambut baik rekomendasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) terkait pengembangan energi nuklir di Indonesia. Ia menilai rekomendasi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di sektor energi.
"Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi," tutur Bahlil.
Selain pengembangan energi nuklir, Bahlil menegaskan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dan organisasi cendekiawan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional.
Pemerintah telah meminta kontribusi pemikiran dari perguruan tinggi dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), serta mengajak PIKI memperkuat kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko," jelas Bahlil.
Bahlil juga membuka peluang keterlibatan PIKI dalam pengembangan 28 program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, serta pertanian.
