NADIKABAR.COM — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.725.000.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indriyanti, menuturkan angka ini naik Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan nominal UMP 2026 sebesar Rp2.417.495.

"Kami bisa menyampaikan terkait dengan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK gubernur yaitu Rp2.725.000," kata Made di Kepatihan, Kota Yogyakarta, Sabtu (21/11).

Penetapan UMP 2027 berdasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri dari serikat pekerja, unsur pengusaha, pemerintah dan akademisi.

Selain itu, perhitungannya juga mengacu pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan formula yang mencakup upah minimum saat ini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alfa.

Selain UMP, Dewan Pengupahan DIY juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor unggulan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pertama, aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum (subsektor hotel bintang lima, empat, tiga, serta penyediaan makanan di bangunan tetap) sebesar Rp2.745.000 atau naik sekitar 0,734 persen.

Kemudian, konstruksi (subsektor konstruksi konvensional gedung hunian, gedung perkantoran, serta jalan dan rel) sebesar Rp2.740.000 atau naik sekitar 0,550 persen.

Terakhir, telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya, yaitu sebesar Rp2.735.000 atau naik 0,367 persen.

Made menambahkan, upah minimum kabupaten/kota berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Pengusaha, lanjutnya, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY selambat-lambatnya lima hari setelah pengumuman UMP 2027.