NADIKABAR.COM — Pemerintah resmi mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan kawasan hutan dari 11 perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyebut pencabutan izin HGU dari 11 perusahaan tersebut dilakukan sesuai rekomendasi dari Kabareskrim Polri.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (9/11).
Ia mengatakan dari 11 perusahaan yang dicabut beberapa diantaranya memiliki investor dari negara Korea Selatan, Malaysia hingga Singapura.
"Beneficiary Ownership dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri," tuturnya.
Nusron merincikan 11 perusahaan tersebut merupakan PT MIB di Kalsel; PT RKA di Kalbar; PT SKM di Kalbar; PT SAE di Kalbar; PT PSLT di Kalbar; PT BOS di Kalbar; PT AER di Kalbar; PT JMS di Kaltim; PT STP di Kaltim; PT ANI di Kalbar; dan PT API di Kalbar.
