Ia menambahkan nantinya Kementerian ATR/BPN akan merekomendasikan kepada Kemendagri dan Pemda terkait untuk mengevaluasi Izin Usaha Perkebunan yang telah terbit.
Perusahaan yang masuk dalam klaster ketiga yakni PT ANI seluas 5 ribu hektar, PT BOS seluas 4 ribu hektar, kemudian PT AER seluas 5 ribu hektar.
Klaster keempat, Nusron mengatakan pencabutan HGU dilakukan sebagian. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan luasan lahan Karhutla tidak sampai 50 persen dari total HGU.
"Kenapa sebagian? Karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektar," jelasnya.
Terakhir untuk klaster kelima, Nusron menyebut masih dalam proses pengkajian. Rinciannya PT STP, PT API dan PT JMS.
"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," katanya.
