Ia menjelaskan dari belasan perusahaan itu pencabutan izin yang dilakukan dibagi ke dalam lima klaster berbeda sesuai dengan pelanggarannya masing-masing.
Klaster pertama, kata dia, dilakukan pencabutan seluruh izin HGU. Nusron mengatakan hal ini dikarenakan telah terjadi kebakaran berulang kali pada wilayah HGU milik perusahaan terkait.
Selain itu, ia menyebut kebakaran terjadi lebih dari setengah luasan izin yang diberikan. Kemudian karena tidak adanya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi dan mitigasi Karhutla.
Nusron menyebut perusahaan yang masuk dalam klaster ini yakni PT MIB seluas 4 ribu hektar, PT RKA seluas 11 ribu hektar dan PT SKM seluas 7 ribu hektar.
"Kemudian klaster kedua ada satu PT yang ternyata HGU sudah habis tahun 2020 dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT PSLT seluas 2.300 hektar," katanya.
Sedangkan untuk klaster ketiga, dilakukan pembatalan penerbitan izin HGU. Nusron mengatakan klaster ini ditujukan kepada perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan akan tetapi HGU belum terbit.
