NADIKABAR.COM — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.

Pencabutan PBPH atas nama PT PRAPP tersebut merupakan sanksi administratif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 dan menyasar kawasan seluas 338.536 hektare.

"Langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya," ujar Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.