Masih terdapat tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut. Ketiganya adalah Riau (76,24 persen), Banten (84,73 persen), dan Papua (78,02 persen).

Pada awal September 2026, tujuh provinsi belum memenuhi ketentuan minimal 87 persen. Jumlah itu berkurang menjadi tiga provinsi melalui percepatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Zulkifli menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah produktif merupakan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

"Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam," tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).