NADIKABAR.COM — Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke paripurna DPR. Pemerintah menilai perampasan aset menjadi bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Hal itu disampaikan Wamenkum Eddy Hiariej dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Eddy mengatakan pemerintah mengapresiasi proses pembahasan RUU tersebut.

"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.

"Dalam kesempatan ini kami perkenankan untuk mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini," sambungnya.

Eddy mengatakan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya negara menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Menurutnya, tindak pidana tersebut berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional dan menimbulkan kerugian negara.

Selain korupsi, Eddy mengatakan RUU tersebut juga mengatur perampasan aset terkait sejumlah tindak pidana lain. Di antaranya, tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

"Untuk mewujudkan pengaturan perampasan aset yang efektif, selain dengan mengatur cakupan tindak pidana secara limitatif, perampasan aset juga bergantung pada bagaimana mekanisme perampasan aset dilaksanakan," paparnya.