Dia mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap RUU tersebut. Khususnya, agar seluruh tahapan perampasan aset bisa berjalan sesuai mekanisme.
"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku," jelasnya.
Berikut hal-hal yang diatur dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya:
1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas.
3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).