4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden. 5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dasco kemudian menanyakan persetujuan para peserta rapat yang hadir.

"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.