Pemerintah Harus Kejar Rp 600 Triliun November-Desember demi APBN

NADIKABAR.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan negara sekitar Rp 600 triliun hingga akhir 2026. Pada saat yang sama, alokasi belanja negara yang disiapkan untuk dua bulan tersisa mencapai sekitar Rp 990 triliun.

"APBN untuk tutup bulan Oktober, di mana semuanya on track untuk pendapatan dan belanja, dan kira-kira untuk pendapatan negara kami harus mengumpulkan lagi November-Desember ini sekitar Rp 600 triliun lebih, dan untuk belanja negara masih sekitar Rp 990 triliun akan dibelanjakan," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Suahasil juga mengimbau seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat penyerapan anggaran tanpa mengabaikan tata kelola dan efisiensi.

Menurutnya hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar akselerasi belanja pemerintah di akhir tahun tetap berorientasi pada pencapaian target output yang dicanangkan.

"Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu ngegas, lebih cepat, lebih besar, itu silakan tapi harus tetap efisien, harus tetap dalam tata kelola yang baik dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target output yang di yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut," terang Suahasil

"Efisiensinya harus tetap dikerjakan dan ini dengan teman-teman di Kementerian Keuangan saya menghimbau seluruh K/L untuk meningkatkan efisiensi di pengujung tahun anggaran karena kita membutuhkan efisiensi dalam belanja. Pendapatannya tetap kita cari, pendapatan negara, tapi belanjanya terus kita efisiensikan," sambungnya

Selain itu, Suahasil merespons soal data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mengenai angka inflasi yang berada di level 3,23%. Suahasil menegaskan tingkat realisasi tersebut masih berada dalam kisaran aman dan tidak perlu dikhawatirkan.

Sebab menurutnya sasaran inflasi nasional yang sudah ditetapkan pemerintah pada target 2,5% dengan toleransi plus minus 1%. Artinya maksimal tingkat inflasi yang bisa diterima pemerintah saat ini adalah 3,5%, atau masih lebih besar dari angka inflasi terbaru BPS yakni 3,23%.

"Angka inflasi kita kemarin 3,2%. Kan artinya itu di dalam range yang memang kita bayangkan sejak kita melakukan estimasi atas perekonomian Indonesia. Itu yang kita sebut dengan on track," jelas Suahasil.