"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.
Indah menjelaskan konsep pengelola dana cadangan pesangon memiliki mekanisme yang berbeda dengan dana-dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan. Perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon sebelum harus disetorkan Oktober 2027.
"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.
Meski demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Proses penyusunannya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
"Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan," ucap Indah.
Jika pengusaha tidak menyediakan dana cadangan pesangon, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
