NADIKABAR.COM — Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) telah terbit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penyajian menu ikan minimal dua kali dalam seminggu, mulai dari sekolah hingga instansi pemerintah.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan Perpres 74/2026 memberikan landasan hukum yang kuat bagi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mensinergikan program Gemarikan secara terintegrasi. Didit memastikan pasokan ikan nasional sangat mencukupi untuk menopang kebutuhan program MBG maupun konsumsi masyarakat luas.
Berdasarkan data KKP, produksi perikanan nasional pada 2025 mencapai sekitar 26 juta ton, termasuk produksi perikanan budi daya sebesar 7,8 juta ton, serta rumput laut sekitar 11,6 juta ton.
"Dengan adanya Perpres tersebut memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Gemarikan dan tentunya harus dilaksanakan secara terintegrasi oleh Kementerian/Lembaga sehingga pemerintah daerah mengerti apa yang harus dilakukan," ujar Didit dalam Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-13 tahun 2026 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (22/11/2026).