NADIKABAR.COM — Pemerintah memacu penguatan kapasitas listrik nasional guna menopang pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan infrastruktur digital dan ketahanan energi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan AI.

“Indonesia tidak hanya membutuhkan wacana tentang AI semata, melainkan eksekusi nyata dari strategi hingga dampak langsung. AI harus menjadi katalisator bagi produktivitas, daya saing industri, UMKM yang lebih kuat, lapangan kerja bernilai tambah tinggi, serta pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Airlangga saat menyampaikan pidato kunci secara virtual pada The Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyiapkan penambahan kapasitas listrik hingga 70 gigawatt (GW) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

Langkah tersebut disiapkan untuk mendukung peningkatan kebutuhan energi seiring dengan pengembangan pusat data nasional.

Saat ini, kapasitas pusat data Indonesia berada pada kisaran 0,45-0,58 GW.

Selain infrastruktur energi, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia untuk adopsi AI di berbagai sektor.

Dalam hal ini, pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital pada 2030.

Upaya tersebut dilakukan melalui program Beasiswa Digital Talent, insentif super tax deduction hingga 200 persen untuk pelatihan vokasi, serta kolaborasi Danantara dengan Arm untuk melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor 3 tahun.

Penerapan AI juga diarahkan ke sektor manufaktur, rantai pasok, dan pelayanan publik, termasuk sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), logistik, perpajakan, dan kesehatan.

Menko Airlangga menyebut Indonesia memiliki fondasi ekonomi digital yang kuat dengan 229 juta pengguna internet dan 22 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah terdigitalisasi.

Adapun ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 100–130 miliar dolar AS pada 2026. Sementara itu, potensi kontribusi AI diperkirakan menembus 360–400 miliar dolar AS pada 2030.

Meski demikian, menurutnya pengembangan AI juga perlu didukung tata kelola yang memprioritaskan keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian regulasi agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional.

"Mari kita satukan upaya kita untuk menjadikan AI sebagai kekuatan pendorong transformasi ekonomi Indonesia. Melalui kedaulatan teknologi dan aksi kolektif, kita dapat membangun Indonesia yang produktif, inovatif, inklusif, dan berdaya saing global," tutur Menko Airlangga.