Guna menjamin akuntabilitas, dia menambahkan BNPB telah menerapkan verifikasi data ketat berbasis by name by address dengan pendampingan langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) di lapangan.
BNPB mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses penyaluran serta melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan penyimpangan dalam pendistribusian bantuan.
"Karena besaran nominal ini diumumkan secara terbuka dan transparan, setiap keluarga dapat mengetahui secara persis hak yang diterimanya. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menolak serta melaporkan jika menemukan potensi penyalahgunaan di lapangan," kata Berton menegaskan.
