NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan sektor perbankan untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini diarahkan untuk mendukung pemanfaatan peluang kerja di luar negeri sekaligus memperkuat pembiayaan peserta Program SMK Go Global.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran dalam Mendukung Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri melalui Program SMK Go Global yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta, Rabu (4/11).
Rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan, serta Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Leontinus Alpha Edison.
Menteri P2MI, Mukhtarudin mendorong optimalisasi penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan calon pekerja migran memiliki akses pembiayaan yang memadai sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
"Optimalisasi pembiayaan penting untuk mendukung Program SMK Go Global sekaligus mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi yang dapat memberatkan mereka sejak sebelum bekerja," ujar Mukhtarudin dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Mukhtarudin menyampaikan bahwa plafon KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah mencapai Rp443,5 miliar dengan dukungan 20 bank penyalur.
Lebih lanjut, Mukhtarudin menyebut capaian penyalurannya telah mencapai 84,5 persen. Ia menilai skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan SMK Go Global. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui APBN untuk peningkatan kapasitas calon pekerja migran dalam Program SMK Go Global.
Namun, lanjut Mukhtarudin, dukungan pembiayaan tidak cukup berhenti pada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kebutuhan biaya pemberangkatan juga harus mendapat perhatian agar peserta yang telah dipersiapkan dapat melanjutkan proses penempatan.
Sejumlah komponen biaya yang perlu diperhitungkan antara lain pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), tiket perjalanan, dan kebutuhan administrasi lainnya. Pembiayaan tersebut memiliki karakteristik berbeda di setiap negara tujuan.
