NADIKABAR.COM — Pemerintah memperluas cakupan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai hari ini, Senin (9/11). Penerapan ini tidak berarti seluruh transaksi termasuk transfer dana dan remitansi melalui bank dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan itu bukan merupakan pajak baru dan tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak atas seluruh transaksi luar negeri. Aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat juga tidak otomatis menjadi objek PPN.
"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," kata Inge dalam pernyataan tertulis, dikutip Senin (9/11/2026).
Inge menjelaskan, SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib dan berbasis teknologi. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
