NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia membantah laporan Amerika Serikat (AS) yang menuding Indonesia membantu China menghindari tarif melalui praktik transhipment.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan laporan tersebut hanya berdasarkan asumsi atau anggapan.
Airlangga mengatakan Indonesia tidak pernah terlibat bahkan diberitahu mengenai laporan yang berjudul The Great Transhipment Scam.
Dalam laporan tersebut, Indonesia diasumsikan masuk ke dalam Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini dituding sebagai negara manufaktur terintegrasi dengan China yang mengekspor produk seperti plastik dan turunannya ke AS.
"Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Kedua, Indonesia ditempatkan di Tier 2, diasumsikan masuk tier 2, di mana merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspornya ke Amerika, terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Airlangga menjelaskan kawasan industri di Batam dan Bekasi telah beroperasi sejak tahun 1990-an. Industri berbasis plastik di dalam negeri sebagian besar merupakan perusahaan nasional. Selain itu, pasokan bahan baku plastik sudah diproduksi secara mandiri di dalam negeri, seperti oleh Chandra Asri serta Lotte Chemical.
"Jadi, tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses," tegas Airlangga.
Airlangga memastikan sebagian besar produk kemasan plastik (packaging) digunakan sendiri untuk kebutuhan domestik atau diekspor ke kawasan sekitar, bukan dikirimkan ke AS.
"Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat. Jadi, kita tidak perlu khawatir dengan studi. Namun kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan," terang Airlangga.
Praktik transhipment scam merujuk pada upaya mengalihkan barang melalui negara ketiga untuk menyamarkan asal barang, termasuk untuk menghindari pengenaan tarif. Dikutip dari The Business Times, berdasarkan laporan Gedung Putih, Singapura, Indonesia, dan puluhan negara lainnya dimanfaatkan eksportir China untuk menghindari tarif AS.
Laporan berjudul The Great Transhipment Scam yang dirilis pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyoroti praktik pengiriman barang China melalui negara ketiga dengan tarif lebih rendah, sembari menyamarkan asal barang sebenarnya.
Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk ke dalam Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini disebut sebagai negara yang memiliki integrasi ekonomi signifikan dengan China.
Sementara Singapura masuk ke dalam Tier 3, bersama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina. Kelompok tersebut disebut sebagai negara-negara yang lebih kecil dan dinilai menjadi target oportunistis bagi eksportir yang terkait dengan China.
Tier 1 mencakup Kanada, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, dan Taiwan. Negara-negara tersebut disebut sebagai platform ekspor utama menuju AS. Gedung Putih menyebut negara-negara dalam jaringan tersebut berpotensi menjadi titik peluncuran atau hub bagi praktik penghindaran tarif.
Secara total ada 40 negara yang dinilai berada dalam 'shadow transhipment network'. Barang yang sebagian besar dibuat di China dapat menjalani proses produksi atau perakitan terbatas di negara ketiga sebelum diekspor ke AS dengan identitas asal yang berbeda.
Pemerintah AS memperkirakan praktik transhipment untuk menghindari tarif berpotensi membuat negara tersebut kehilangan penerimaan bea masuk tim redaksi US$ 40-303 miliar.
Dalam laporan tersebut, Indonesia diasumsikan masuk ke dalam Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini dituding sebagai negara manufaktur terintegrasi dengan China yang mengekspor produk seperti plastik dan turunannya ke AS.
