NADIKABAR.COM — Pemerintah diwakili Kementerian Dalam Negeri menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pemerintah juga menyampaikan sejumlah catatan dan usulan terkait RUU tersebut.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Mendagri Tito Karnavian mengatakan penyusunan RUU Adminduk dilatarbelakangi kebutuhan memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan seiring perkembangan teknologi informasi.
"Pemerintah memahami bahwa RUU ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki rumusan norma yang ada tetapi juga membangun sistem administrasi kependudukan nasional yang semakin terpadu, berbasis digital," kata Tito.
Menurutnya, pembaruan aturan tersebut diperlukan untuk membangun sistem administrasi kependudukan nasional yang semakin terpadu dan berbasis digital. Dia mengatakan saat ini penggunaan NIK sebagai identitas tunggal telah diterapkan dalam layanan Ditjen Pajak, BPJS, serta kerja sama dengan Polri untuk pembuatan SIM.
"Dalam kerangka tersebut nomor induk kependudukan, NIK, ditempatkan sebagai identitas tunggal. Sistem informasi administrasi kependudukan, SIAK, sebagai sistem pengelolaan informasi serta identitas kependudukan digital atau IKD atau tadi disebutkan e-KTP sebagai salah satu instrumen transformasi layanan," ujarnya.
"Hingga saat ini baru tiga yang sudah menggunakan NIK sebagai basis satu nomor data yaitu dari Ditjen Pajak Kemenkeu yang semula menggunakan NPWP menjaring untuk menjaring pembayar pajak wajib pajak itu menggunakan NIK karena jumlahnya jauh lebih banyak," sambungnya.