Lebih lanjut, dia menjelaskan terkait penguatan NIK sebagai identitas tunggal. Dia mengatakan pemerintah sependapat dengan penguatan NIK sebagai nomor identitas tunggal atau single identity number merupakan salah satu arah penting pembaruan administrasi kependudukan.

"NIK menjadi identitas yang digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani dengan proses identifikasi yang berulang-ulang dan penggunaan nomor identitas yang berbeda-beda yang banyak sekali untuk setiap pelayanan-pelayanan publik," paparnya.

Dia mengatakan untuk mewujudkan itu, RUU perlu memberi kewajiban yang jelas. Khususnya, kepada pengguna yang menyelenggarakan layanan publik untuk mengintegrasikan nomor identitas layanan.

"Kewajiban tersebut perlu disertai pengaturan mengenai tahapan pelaksanaan, sistem yang digunakan, mekanisme verifikasi apabila terdapat perbedaan data, serta pembagian tanggung jawab antara Menteri sebagai pengelola data kependudukan dan pengguna sebagai penyelenggara layanan," ungkap dia.

"Pemerintah juga memandang bahwa interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan antar teknis antar sistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan, terutama data-data yang bersifat rahasia keamanan negara," imbuh dia.