Tito mengatakan dalam DIM pemerintah, RUU Adminduk tetap terdiri dari 18 bab. Namun, jumlah pasal disesuaikan dari 150 menjadi 155 pasal.

"Dalam DIM pemerintah sistematika rancangan tetap terdiri dari 18 bab. Jumlah pasal disesuaikan dari 150 menjadi 155 pasal. Jumlah butir DIM berkembang dari 949 menjadi 1.027 dari 1.027 butir tersebut 443 butir dipertahankan, 336 butir disesuaikan secara redaksional, kedua kategori tersebut berjumlah 779 butir, 76%. Usulan lain, ada usulan baru mencakup 99 penyesuaian substansi, 10 reposisi, 83 usulan baru dan 56 usulan penghapusan," jelasnya.

Tito juga memaparkan sembilan pokok substansi yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan RUU Adminduk. Di antaranya penguatan NIK sebagai identitas tunggal, integrasi data lintas sektor, penguatan sistem informasi adminduk, perlindungan data pribadi, serta penyelenggaraan IKD.Tito menjelaskan terkait konsep dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan dan perubahan paradigma menuju pelayanan publik lebih baik. Pemerintah menilai perlu adanya konsistensi antara konsep adminduk, pendaftaran penduduk, dan pencatatan sipil.

"Dalam DIM pemerintah istilah pendataan penduduk pada sejumlah rumusan disesuaikan menjadi pendaftaran penduduk. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian konsep dan kerangka pencatatan sipil atau statistik hayati atau civil civil registration and vital statistics," paparnya.

"Sekaligus memperjelas bahwa penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang," sambung dia.