NADIKABAR.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga Oktober 2026, realisasi anggaran tersebut baru terserap sebesar Rp 1,17 triliun.
"Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita disediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam 7 K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Secara umum, Suahasil mengatakan anggaran penanggulangan bencana meningkat pesat pada 2026, terutama untuk penanganan bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu yang masuk pagu APBN 2026.
Ia menjelaskan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di wilayah Sumatera Rp 50,84 triliun pada 2026. Rinciannya, Rp 30 triliun untuk rencana induk rehab-rekon dan Rp 8,5 triliun untuk berbagai kegiatan pendukung rencana induk.
"Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat dengan pesat. Kalau kita ingat akhir 2025 ada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di Sumatera bagian utara dan anggaran penanggulangannya itu muncul di APBN 2026. Ini yang sebelah kiri bawah rehab-rekon Sumatera bagian utara telah kita keluarkan pagunya hampir Rp 51 triliun," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun untuk wilayah yang terdampak bencana Sumatera. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehab-rekon Sumatera bagian utara telah mencapai Rp 30,78 triliun, sehingga masih terdapat sekitar Rp 20 triliun anggaran yang akan diserap pada November dan Desember 2026.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan penanggulangan bencana lainnya. Sehingga total anggaran belanja tahun 2026 mencapai Rp 59,35 triliun.
"Totalnya adalah Rp 59,35 triliun dengan realisasi Rp 33,69 triliun per 10 November," pungkasnya.
