NADIKABAR.COM — Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp394 triliun pada 2027 untuk menyalurkan program kredit murah kepada masyarakat.
Kesepakatan tersebut tercipta usai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga.
Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.
"Kita tetapkan program untuk di tahun 2027 totalnya sebesar Rp394 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Rabu (11/11).
Distribusi anggaran tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun, kredit usaha pertanian sebesar Rp1,4 triliun, kredit padat karya sebesar Rp600 miliar, kredit perumahan senilai Rp30 triliun, serta kredit perempuan sejahtera sebesar Rp30 triliun.
Alokasi KUR pada 2027 tercatat naik menjadi Rp325 triliun dibandingkan tahun ini sebesar Rp295 triliun.
Selain itu, rapat ini juga menghasilkan kesepakatan berupa kebijakan relaksasi bagi debitur pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keringanan tersebut diwujudkan melalui program restrukturisasi kredit yang pelaksanaannya mulai diberlakukan pada tahun ini.
OJK sendiri telah menyiapkan skema restrukturisasi yang dapat ditarik hingga jangka waktu tiga tahun.
"OJK menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam tiga tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027 dan 3 persen di tahun 2028," ujar Airlangga.
