Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 629 T, 75% dari Target APBN

NADIKABAR.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 75,6% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menjelaskan utang neto tersebut berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 586,1 triliun atau 73,3% dari target Rp 799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman juga telah berjalan sesuai rencana.

"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp 629,3 triliun dari target APBN Rp 832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp 586,1 triliun dari target Rp 799,5 triliun, 73,3% dari targetnya," ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Selain itu, pembiayaan utang juga berasal dari pinjaman Rp 43,2 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut juga setara dengan 132,1% dari target APBN 2026 sebesar Rp 32,7 triliun.

Suahasil mengatakan, pengadaan utang tetap sesuai target dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara. Ia mengatakan, pembiayaan utang tetap mempertimbangkan momentum yang tepat agar biaya pembiayaan dapat ditekan seminimal mungkin.

"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin, namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," jelasnya.

Langkah ini berkaitan dengan ketidakpastian yang terjadi di pasar keuangan Indonesia usai pengumuman MSCI yang membuka konsultasi reklasifikasi status menjadi Standalone Market dari Emerging Market. Saat itu, terjadi penurunan penawaran atau Incoming Bid untuk Surat Utang Negara (SUN) dari Rp 64,8 triliun pada 13 Oktober menjadi Rp 31 triliun pada 27 Oktober.

Kemudian lelang SUN pada 10 November, incoming bid kembali melonjak ke Rp 79,71 triliun. Menurutnya, hal ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi dan APBN yang tetap resilien.

"Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel. Kita nggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang kita harus terus lakukan. 10 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke Rp 79,71 triliun, bahkan di atas dari sejak bulan September," pungkasnya.