NADIKABAR.COM — Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nasrun merinci sejumlah persyaratan untuk rencana penerbitan obligasi daerah. rangkaian persyaratan ini ditujukan guna mencegah risiko gagal bayar.

Nasrun menyebutkan bahwa pemerintah daerah didorong memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.

Maka dari itu, diperlukan persyaratan, yang menurutnya harus berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024.

"Untuk penerbitan obligasi daerah, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administrasi, persyaratan keuangan daerah, dan persyaratan kelayakan untuk penerbitan obligasi," ujar Nasrun dalam diskusi panel Sarasehan Nasional MPR RI di Jakarta, dikutip dari NadiKabar, Jumat (20/11/2026).

Dari sisi keuangan, Nasrun menjelaskan batas maksimal pembiayaan utang daerah tidak boleh melebihi 75 persen dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

Selain itu, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang atau debt service coverage ratio (DSCR) ditetapkan paling sedikit 2,5.

Penghitungan formula DSCR tersebut diukur dari pendapatan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya dikurangi belanja pegawai, lalu dibagi dengan total kewajiban pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya.