Pemerintah daerah juga wajib melampirkan laporan keuangan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun terakhir.
Dari sisi administrasi dan perencanaan, proyek yang akan dibiayai wajib berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana publik yang produktif, seperti rumah sakit, sistem penyediaan air minum (PDAM), hingga infrastruktur transportasi.
Rencana kegiatan tersebut harus sudah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, hingga Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan.
"Kelengkapan dokumennya harus ada salinan berita acara pelantikan kepala daerah, kerangka acuan kegiatan yang telah mendapat reviu dari APIP, serta dokumen studi kelayakan atau DED (Detailed Engineering Design)," jelas Nasrun.
Apabila dokumen dinyatakan lengkap, Kemendagri akan memberikan surat tanda terima dan menerbitkan pertimbangan paling lambat 15 hari kerja.
Tembusan pertimbangan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan resmi sebelum pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang obligasi daerah dan Peraturan Daerah (Perda) tentang dana cadangan.
Analogi 'Go Public' dan Reputasi Pemda