Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengungkapkan, hingga saat ini belum ada satu pun pemerintah daerah yang berhasil merealisasikan penerbitan obligasi daerah.

Menurut catatan Kemenkeu, upaya sejumlah daerah sebelumnya terkendala oleh belum adanya persetujuan DPRD, masalah perizinan, hingga kesiapan proyek.

Padahal, kebutuhan alternatif pembiayaan daerah sangat mendesak. Nufransa memaparkan, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional baru mencapai 28,5 persen, sementara ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sebesar 65 persen.

Akibat tingginya porsi belanja wajib (mandatory spending), rata-rata alokasi belanja modal daerah hanya tersisa 16,2 persen.

Nufransa mengingatkan, lolosnya persyaratan administratif dan fiskal di awal hanyalah pintu masuk (entry requirement). Tantangan sesungguhnya terletak pada keberlanjutan fiskal (sustainability) dan tata kelola selama tenor obligasi berjalan, yang umumnya berjangka panjang hingga 5 sampai 10 tahun dan melampaui masa jabatan kepala daerah.

"Ketika sebuah perusahaan mau go public, ini kan sama mau go public, tapi caranya dengan mengeluarkan surat utang, pasti dia harus good governance, pengelolaannya transparan, akuntabilitas terjaga. Kalau enggak ya enggak laku," tegas Nufransa.

Nufransa menambahkan, pemerintah pusat secara aturan tidak memberikan penjaminan atas obligasi daerah, sehingga pemda bertanggung jawab penuh atas pembayaran pokok dan kupon. Oleh karena itu, pemda wajib membentuk unit pengelola khusus atau project management office (PMO) serta menyisihkan dana cadangan secara disiplin.