NADIKABAR.COM — Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nasrun merinci sejumlah persyaratan untuk rencana penerbitan obligasi daerah. rangkaian persyaratan ini ditujukan guna mencegah risiko gagal bayar.
Nasrun menyebutkan bahwa pemerintah daerah didorong memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
Maka dari itu, diperlukan persyaratan, yang menurutnya harus berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024.
"Untuk penerbitan obligasi daerah, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administrasi, persyaratan keuangan daerah, dan persyaratan kelayakan untuk penerbitan obligasi," ujar Nasrun dalam diskusi panel Sarasehan Nasional MPR RI di Jakarta, dikutip dari NadiKabar, Jumat (20/11/2026).
Dari sisi keuangan, Nasrun menjelaskan batas maksimal pembiayaan utang daerah tidak boleh melebihi 75 persen dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.
Selain itu, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang atau debt service coverage ratio (DSCR) ditetapkan paling sedikit 2,5.
Penghitungan formula DSCR tersebut diukur dari pendapatan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya dikurangi belanja pegawai, lalu dibagi dengan total kewajiban pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya.
Pemerintah daerah juga wajib melampirkan laporan keuangan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun terakhir.
Dari sisi administrasi dan perencanaan, proyek yang akan dibiayai wajib berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana publik yang produktif, seperti rumah sakit, sistem penyediaan air minum (PDAM), hingga infrastruktur transportasi.
Rencana kegiatan tersebut harus sudah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, hingga Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan.
"Kelengkapan dokumennya harus ada salinan berita acara pelantikan kepala daerah, kerangka acuan kegiatan yang telah mendapat reviu dari APIP, serta dokumen studi kelayakan atau DED (Detailed Engineering Design)," jelas Nasrun.
Apabila dokumen dinyatakan lengkap, Kemendagri akan memberikan surat tanda terima dan menerbitkan pertimbangan paling lambat 15 hari kerja.
Tembusan pertimbangan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan resmi sebelum pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang obligasi daerah dan Peraturan Daerah (Perda) tentang dana cadangan.
Analogi 'Go Public' dan Reputasi Pemda
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengungkapkan, hingga saat ini belum ada satu pun pemerintah daerah yang berhasil merealisasikan penerbitan obligasi daerah.
Menurut catatan Kemenkeu, upaya sejumlah daerah sebelumnya terkendala oleh belum adanya persetujuan DPRD, masalah perizinan, hingga kesiapan proyek.
Padahal, kebutuhan alternatif pembiayaan daerah sangat mendesak. Nufransa memaparkan, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional baru mencapai 28,5 persen, sementara ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sebesar 65 persen.
Akibat tingginya porsi belanja wajib (mandatory spending), rata-rata alokasi belanja modal daerah hanya tersisa 16,2 persen.
Nufransa mengingatkan, lolosnya persyaratan administratif dan fiskal di awal hanyalah pintu masuk (entry requirement). Tantangan sesungguhnya terletak pada keberlanjutan fiskal (sustainability) dan tata kelola selama tenor obligasi berjalan, yang umumnya berjangka panjang hingga 5 sampai 10 tahun dan melampaui masa jabatan kepala daerah.
"Ketika sebuah perusahaan mau go public, ini kan sama mau go public, tapi caranya dengan mengeluarkan surat utang, pasti dia harus good governance, pengelolaannya transparan, akuntabilitas terjaga. Kalau enggak ya enggak laku," tegas Nufransa.
Nufransa menambahkan, pemerintah pusat secara aturan tidak memberikan penjaminan atas obligasi daerah, sehingga pemda bertanggung jawab penuh atas pembayaran pokok dan kupon. Oleh karena itu, pemda wajib membentuk unit pengelola khusus atau project management office (PMO) serta menyisihkan dana cadangan secara disiplin.