NADIKABAR.COM β Pemerintah mengusulkan penataan kewenangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin, termasuk tidak mempertahankan kewenangan yang melekat pada badan publik.
Usulan tersebut menjadi salah satu poin dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah yang diserahkan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.
Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani selaku koordinator penyusunan DIM, mengatakan pemerintah mengusulkan perubahan judul bab yang semula mengatur fungsi, tugas dan wewenang Kadin menjadi fungsi dan kegiatan.
βKewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan. Tiga fungsi Kadin, yaitu advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan tetap dipertahankan,β kata Budi.
Pemerintah juga mengusulkan agar pelaksanaan fungsi Kadin diselaraskan dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.