Budi memaparkan dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk surat keterangan asal (SKA), kewenangan penerbitan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan, sementara Kadin berperan membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut.

β€œIstilah legalisasi surat usaha disesuaikan menjadi penandasan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kadin,” kata Budi.

Terkait diplomasi ekonomi, pemerintah mengusulkan agar pelaksanaannya dilakukan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler RI serta diperkuat melalui kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.

Selain penataan kewenangan, pemerintah mengusulkan penyederhanaan rancangan undang-undang menjadi delapan bab dan 19 pasal. Dari 369 butir DIM, sebanyak 184 butir diusulkan untuk dihapus.