βPenghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin,β kata Budi.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin Adisatrya Suryo Sulisto menjelaskan RUU inisiatif DPR tersebut mengatur kedudukan Kadin sebagai wadah bagi pelaku usaha, organisasi pelaku usaha, dan organisasi perusahaan di bidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian.
Kadin juga ditempatkan sebagai organisasi independen yang menjalankan fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan secara mandiri dan profesional.
RUU yang diinisiasi DPR itu terdiri atas 13 bab dan 43 pasal. Komisi VI DPR menargetkan pembahasan bersama pemerintah dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.