Kunjungan tersebut juga berlangsung di tengah meningkatnya tekanan domestik di Malaysia terhadap migran dan pengungsi Myanmar, khususnya warga Rohingya. Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia sebelumnya menyebut adanya "meningkatnya permusuhan, retorika diskriminatif dan serangan daring" terhadap Rohingya.
Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa Rohingya dapat termasuk dalam kelompok yang terdampak kebijakan pemulangan. Pemerintah Malaysia belum menjelaskan latar belakang etnis para warga Myanmar yang telah dikembalikan.
Malaysia menampung lebih dari 215.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar pada badan pengungsi PBB. Lebih dari 126.000 di antaranya merupakan Rohingya dari Myanmar.
PBB dan kelompok hak asasi khawatir para pengungsi Rohingya dapat menghadapi kembali kekerasan di Myanmar. Warga Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan penuh di negara tersebut.
Kepala HAM PBB Volker Trk memperingatkan bahwa situasi saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan pemulangan paksa.
"Ini bukan saatnya memulangkan siapa pun secara paksa ke negara yang dilanda pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang sangat berat," kata Trk pekan lalu.
Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan situasi di negara bagian Rakhine, tempat kelompok bersenjata bertempur melawan militer Myanmar. Serangan udara militer dalam dua pekan terakhir menewaskan sedikitnya 58 orang dan melukai puluhan lainnya, menurut Reuters. AFP melaporkan sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan udara terhadap sebuah pasar di Rakhine pada pekan lalu.
Kelompok hak asasi juga memperingatkan risiko wajib militer bagi warga yang dipulangkan.
Kunjungan ke Malaysia menjadi salah satu lawatan diplomatik penting bagi Min Aung Hlaing sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan memicuperang saudara di Myanmar.
