Hal itu ia katakan usai rapat koordinasi monitoring dan evaluasi di Kantor Setdakab Aceh Barat, Rabu (30/9).
Sejumlah perangkat daerah masih perlu meningkatkan realisasi, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 33,48 persen, Dinas Dayah 27,81 persen, Dinas Koperasi dan UKM 19,64 persen, Dinas Perkebunan dan Peternakan 19,43 persen, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17,94 persen.
Percepatan juga diprioritaskan pada Dinas Pangan yang baru mencapai 15,72 persen, BPBD 3,15 persen, Satpol PP 1,82 persen, serta Dinas Lingkungan Hidup yang belum mencatatkan realisasi. Konsolidasi dilakukan agar program yang masih tertahan dapat segera bergerak dan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
Di tengah upaya daerah tersebut, Posko Nasional Satgas PRR akan mendukung pemantauan melalui pembaruan data realisasi setiap pekan. Pemantauan berkala dibutuhkan untuk melihat perkembangan setiap OPD sekaligus mendeteksi lebih dini kegiatan yang masih menghadapi hambatan.
