Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Bogor melindungi masyarakat dari beban pajak yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mereka.

Menurut dia, pemerintah daerah memilah kebijakan perpajakan antara yang dikenakan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Rudy mencontohkan kebijakan Pajak Air Tanah yang saat ini dievaluasi Pemkab Bogor. Penyesuaian pajak tersebut, kata dia, ditujukan kepada dunia usaha dan tidak diberlakukan kepada pengguna rumah tangga.