Ia menyebutkan pada 27 Oktober 2026 direncanakan terdapat tindak lanjut dari satuan kerja terkait kesiapan lokasi.
Dalam paparan kepada kementerian, Pemkab Blora juga mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan sisa lahan yang belum diuruk, sekitar 2,9 hektare, serta kebutuhan penyelidikan kondisi tanah, topografi, dan penyusunan desain teknis pembangunan.
Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam penyelesaian persyaratan teknis, administrasi, serta penetapan lokasi.
Pemkab Blora menyatakan kesiapan melanjutkan koordinasi agar tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu segera memasuki tahap berikutnya.
Sekolah Rakyat bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya sarana pendidikan yang dibutuhkan masyarakat Blora.
