NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Blora bersama pimpinan DPRD setempat mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan mempercepat tahapan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut," kata Bupati Blora Arief Rohman di Blora, Jawa Tengah, Selasa.
Bupati Blora datang ke Jakarta bersama Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra, serta jajaran organisasi perangkat daerah melakukan kunjungan koordinasi ke dua kementerian tersebut pada Senin (19/10).
Dalam pertemuan di Kementerian Sosial, rombongan diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Muhamad Hasan Chabibie beserta jajaran. Selanjutnya, koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum diterima Pelaksana Tugas Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Aris Rudianto Nugroho.
Ia mengatakan pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Blora. Pemerintah kabupaten berharap koordinasi lintas kementerian dapat mempercepat penetapan lokasi sebagai salah satu tahapan penting menuju pelaksanaan pembangunan.
"Dari kementerian mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Blora sudah siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekarang kami menunggu penetapan lokasi atau penlok dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial," ujarnya.
Ia berharap, proses tersebut dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, sehingga pada 22 Desember 2026 pembangunan dapat memasuki tahap ketiga.
Dia menjelaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait penyelesaian persyaratan dan penetapan lokasi pembangunan.
Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian PU, Bupati Arief memaparkan kesiapan lahan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu.
Ia menyampaikan lokasi tersebut telah melalui pemeriksaan oleh satuan kerja terkait, termasuk pengecekan akses jalan menuju kawasan pembangunan.
"Setelah survei dari satker, lahan sudah diperiksa dan kami siapkan. Jalan masuk juga sudah memiliki lebar delapan meter. Pekerjaan urukan dan limestone sudah berjalan," ujarnya.
Berdasarkan laporan mingguan pekerjaan penimbunan lahan periode 12–18 Oktober 2026, progres fisik tercatat mencapai 95,70 persen. Capaian tersebut melampaui target rencana 85,81 persen atau lebih cepat 9,89 poin persentase dari jadwal.
Pemerintah daerah telah membangun akses jalan beton sepanjang 323 meter dengan lebar delapan meter. Dukungan infrastruktur dasar juga disiapkan, meliputi jaringan air bersih melalui PDAM dan jaringan listrik tiga fase oleh PLN.
Ia menyampaikan tahapan selanjutnya akan dikoordinasikan bersama satuan kerja Kementerian PU.
Ia menyebutkan pada 27 Oktober 2026 direncanakan terdapat tindak lanjut dari satuan kerja terkait kesiapan lokasi.
Dalam paparan kepada kementerian, Pemkab Blora juga mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan sisa lahan yang belum diuruk, sekitar 2,9 hektare, serta kebutuhan penyelidikan kondisi tanah, topografi, dan penyusunan desain teknis pembangunan.
Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam penyelesaian persyaratan teknis, administrasi, serta penetapan lokasi.
Pemkab Blora menyatakan kesiapan melanjutkan koordinasi agar tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu segera memasuki tahap berikutnya.
Sekolah Rakyat bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya sarana pendidikan yang dibutuhkan masyarakat Blora.
