NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan anak penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono di Tenggarong, Rabu, menegaskan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama terhadap kebersihan dapur, pengolahan makanan, serta keamanan bahan pangan yang didistribusikan kepada para siswa.
"Pengawasan menjadi penting mengingat besarnya jumlah makanan yang disiapkan dan disalurkan setiap hari, sehingga setiap tahapan penyediaan makanan harus memenuhi standar kesehatan untuk mencegah risiko keracunan pangan," katanya.
Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program nasional tersebut telah ia sampaikan dalam pertemuan koordinasi dengan Direktur Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional (BGN) Rufriyanto Maulana Yusuf beserta rombongan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/10).
Ia menyampaikan pemerintah daerah mendukung MBG sebagai program prioritas Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu menekan angka stunting.
Menurut dia, pengawasan perlu melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kesehatan, serta berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku hingga diterima siswa, tetap aman.
Rufriyanto mengatakan kunjungan tersebut bagian dari tahap kedua penguatan pelaksanaan MBG yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Aktivasi jaringan kemitraan dan pemasok dapur SPPG dilakukan secara bertahap melalui proses seleksi, untuk memastikan calon mitra memenuhi persyaratan sebelum diizinkan mendistribusikan makanan.
Proses persiapan diperkirakan membutuhkan waktu tiga minggu hingga satu bulan, mencakup penyiapan operasional SPPG, aktivasi rekening virtual, serta pelatihan bagi pengolah makanan dan relawan.
"Kami tidak ingin pembukaan aktivasi baru justru menambah kasus keracunan. Karena itu, proses seleksi, persiapan, dan pelatihan harus dilakukan dengan baik," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah karena memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap kondisi wilayah masing-masing.
Selain meningkatkan pemenuhan gizi anak, pelaksanaan MBG juga untuk mendorong ekonomi sirkular melalui keterlibatan pemasok lokal, menggerakkan perputaran ekonomi, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
