NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen tetap memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kepesertaannya dicoret dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah pusat.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan di Kulon Progo, Selasa, mengatakan warga yang kepesertaannya dinonaktifkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mengurus prosedur pengaktifan kembali melalui pemerintah kalurahan, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan dengan membawa KTP.
"Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya jumlah warga Kabupaten Kulon Progo yang kepesertaan PBI JKN-nya dari pusat mengalami penonaktifan secara berkala dalam beberapa waktu terakhir," kata Agung.
Ia juga mengingat masyarakat untuk selalu mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya penerima manfaat supaya saat digunakan pemeriksa tidak kaget karena kartu tidak bisa digunakan.
"Jangan sampai saat periksa kesehatan kartu sudah tidak aktif padahal sangat mendesak. Untuk antisipasi itu, kami mengingat masyarakat untuk mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Eko Budiarto menjelaskan penonaktifan tersebut terjadi setelah Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemadanan data atau desil kesejahteraan masyarakat.
Warga yang berada pada desil 1 hingga 5 kepesertaan PBI-nya masih ditanggung oleh negara, sementara warga yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 langsung dinonaktifkan oleh pusat secara otomatis.
